JAKARTA, MasterV – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya proyek Rempang Eco-City yang berlokasi strategis di Batam, Kepulauan Riau.
Beliau menegaskan betapa krusialnya pendekatan holistik dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial serta keberlanjutan hidup masyarakat sekitar.
"Termasuk di kompleks Barelang, Batam-Rempang-Galang. Hal ini masih terus menjadi perhatian kami, dengan mempelajari secara seksama berbagai tantangan yang mungkin muncul," ungkap AHY di kantornya, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 27 Mei 2025.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa kementerian yang dipimpinnya memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan program transmigrasi dan pengembangan industri-industri baru.
Menurut pandangan AHY, pembangunan kawasan industri seperti Rempang tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan investasi atau pertumbuhan ekonomi semata.
Melainkan, kawasan ini juga harus mampu memberikan jaminan bahwa masyarakat lokal merasakan manfaat secara langsung. Hal ini dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta adanya jaminan perlindungan sosial yang memadai.
AHY memiliki harapan besar agar pembangunan industri baru di wilayah tersebut dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya, serta memastikan tidak ada anggota masyarakat yang merasa diabaikan atau tidak terlindungi secara sosial.
"Tujuan akhirnya adalah agar industri dapat berkembang dengan pesat, kawasan semakin terbuka dan maju, namun yang terpenting adalah masyarakat harus menjadi pihak yang pertama kali merasakan dampak positifnya," tegasnya.
Saat ini, Rempang Eco-City, yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), berada di bawah koordinasi Kementerian Transmigrasi, yang dipimpin oleh Menteri Transmigrasi Ibu Iftitah Sulaiman.
Ibu Iftitah memberikan jaminan bahwa proses relokasi warga terkait dengan proyek Rempang Eco-City akan dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan.
"Sekali lagi, kami tekankan bahwa proses ini harus sepenuhnya didasarkan pada kesukarelaan warga. Tidak boleh ada pemaksaan," ujar Iftitah saat dihubungi oleh MasterV pada hari Rabu, 26 Maret 2025.
Perencanaan pengembangan wilayah Rempang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2004, yang didasarkan pada Akta Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004. Perjanjian ini merupakan hasil kerja sama antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).
Selanjutnya, PT MEG secara resmi ditunjuk sebagai pengembang kawasan seluas 8.000 hektar tersebut pada tanggal 12 April 2023, yang ditandai dengan peluncuran program pengembangan kawasan Rempang di Jakarta.
Sementara itu, nilai investasi untuk pengembangan proyek Rempang Eco-City mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 381 triliun, dan diharapkan mampu menyerap lebih dari 300.000 tenaga kerja.
Proyek ini juga mendapatkan dukungan pendanaan dari perusahaan pasir silika terkemuka asal China, yaitu Xinyi Group, dengan nilai investasi yang sangat signifikan, berkisar antara Rp 198 triliun hingga Rp 381 triliun.
Perlu diketahui, proyek Rempang Eco-City sempat menimbulkan gesekan antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan isu pengosongan lahan. Hal ini disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk kehilangan tempat tinggal mereka yang telah dihuni secara turun-temurun, serta direlokasi ke lokasi yang berbeda.
